Jakarta (grandpascellar) – Sejumlah peristiwa politik nasional pada Senin (29/12) menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam respons. Mulai dari sikap Partai Gerindra terkait wacana perubahan mekanisme Pilkada, langkah Tentara Nasional Indonesia dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera, hingga pertemuan elite partai politik di rumah Bahlil Lahadalia. Berikut rangkuman lengkap berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dicermati.
Baca Juga: PDIP Kirim Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Aceh–Sumbar
Gerindra Dukung Pilkada Dipilih DPRD
Pertama, Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan ini mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan mekanisme tersebut layak dipertimbangkan. Menurutnya, sistem Pilkada oleh DPRD bisa menjadi alternatif untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.
Selain itu, Sugiono menilai skema tersebut berpotensi menekan biaya politik. Ia menilai anggaran Pilkada langsung selama ini cukup besar dan sering memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, opsi pemilihan oleh DPRD dinilai dapat mengurangi gesekan sosial.
Namun demikian, wacana ini menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat. Karena itu, perubahan sistem dinilai perlu kajian mendalam dan partisipasi publik yang luas.
TNI Tambah Batalyon untuk Rekonstruksi Pascabencana
Sementara itu, pemerintah melalui TNI memperkuat dukungan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Panglima TNI, Agus Subiyanto, mengerahkan tambahan 15 batalyon untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
Tambahan pasukan tersebut terdiri atas lima batalyon zeni dan 10 batalyon teritorial pembangunan. Dengan penambahan ini, total personel TNI yang terlibat mencapai 37.910 prajurit.
Selanjutnya, pasukan tersebut difokuskan pada pembangunan jembatan darurat dan hunian sementara. Langkah ini penting untuk memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.
Di sisi lain, kehadiran TNI juga diharapkan membantu pemerintah daerah dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi. Dengan dukungan logistik dan sumber daya manusia, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Akademisi Ingatkan Presiden Soal Wantimpres
Di bidang tata kelola pemerintahan, perhatian publik tertuju pada belum terbentuknya Dewan Pertimbangan Presiden. Akademisi Universitas Jenderal Soedirman, Riris Ardhanariswari, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar segera membentuk Wantimpres.
Menurut Riris, pembentukan Wantimpres bersifat wajib. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 16 UUD 1945 hasil amandemen.
Lebih lanjut, ia menilai Wantimpres memiliki peran strategis. Lembaga ini berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden dalam pengambilan kebijakan penting.
Tanpa Wantimpres, kata Riris, kualitas pengambilan keputusan strategis berisiko menurun. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk segera memenuhi amanat konstitusi tersebut.
Presiden Prabowo Rencanakan Kunjungan ke Lokasi Bencana
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan ini dijadwalkan menjelang pergantian Tahun Baru 2026.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan rencana tersebut. Ia menyebut kunjungan ini bertujuan memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana pemerintah.
Di samping itu, kunjungan Presiden juga diharapkan memberi dukungan moral kepada masyarakat terdampak. Kehadiran langsung kepala negara dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap langkah pemulihan.
Pertemuan Elite Partai di Rumah Bahlil
Terakhir, dinamika politik nasional juga terlihat dari pertemuan sejumlah pimpinan partai politik. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berkumpul di kediaman Bahlil Lahadalia.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu (28/12). Menurut Wakil Ketua Umum AMPI, Arief Rosyid Hasan, pertemuan ini bersifat silaturahmi sekaligus diskusi agenda politik ke depan.
Selain memperkuat komunikasi antarpartai, pertemuan ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi koalisi. Meski detail pembahasan tidak diungkap, langkah ini menunjukkan intensitas komunikasi elite politik masih terjaga.
Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa politik kemarin mencerminkan dinamika nasional yang cukup padat. Di satu sisi, terdapat wacana perubahan sistem demokrasi lokal. Di sisi lain, pemerintah juga fokus pada pemulihan bencana dan penguatan tata kelola negara. Sementara itu, komunikasi antar elite politik terus berlangsung sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik ke depan.
Baca Juga: Pemerintah Tambah 280 Starlink untuk Pulihkan Jaringan Komunikasi Sumatera
Leave a Reply