Jakarta (grandpascellar) — Pemerintah telah menyiapkan payung regulasi terkait pemanfaatan kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak.
Langkah tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pemulihan situasi pascabencana yang digelar di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Menurut Prasetyo, regulasi tersebut disusun untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Beberapa hari setelah kejadian bencana di tiga provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran,” ujar Prasetyo dalam sesi tanya jawab bersama wartawan.
Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota. Isinya mengatur pemanfaatan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan kini menumpuk di sejumlah lokasi.
Baca Juga: Sahroni Nilai Presiden Pilih Kapolri Langsung Berisiko
Pemanfaatan Kayu Dorong Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kayu gelondongan yang terbawa banjir dinilai dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak. Salah satunya adalah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Namun demikian, pemanfaatan tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menekankan pentingnya pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Pemanfaatan ini harus dilakukan dengan mekanisme yang diatur,” kata Prasetyo.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan infrastruktur dan permukiman warga dapat berjalan lebih cepat.
Aturan Disosialisasikan ke Daerah
Selain menyiapkan regulasi, pemerintah pusat juga telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan memahami isi dan tujuan kebijakan tersebut.
Menurut Prasetyo, surat edaran telah disampaikan kepada pemerintah daerah di semua tingkatan. Hal ini penting agar pelaksanaan di lapangan berjalan seragam dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir.
“Regulasi ini sudah kami sampaikan ke daerah,” ujarnya.
Dengan sosialisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah teknis sesuai kewenangannya masing-masing.
Pemanfaatan Kayu oleh Masyarakat Tetap Diatur
Di sisi lain, Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat tetap dimungkinkan untuk memanfaatkan kayu gelondongan tersebut. Namun, pemanfaatan harus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.
Ia menekankan bahwa setiap jenjang pemerintahan memiliki peran dalam pengawasan dan pengaturan pemanfaatan kayu.
“Kalau masyarakat ingin memanfaatkan, tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya,” katanya.
Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, penebangan liar, atau konflik kepentingan di lapangan.
Selain itu, koordinasi juga diperlukan agar pemanfaatan kayu benar-benar digunakan untuk kepentingan pemulihan, bukan untuk tujuan komersial pribadi.
Cegah Masalah Hukum dan Lingkungan
Lebih jauh, pemerintah menilai pengaturan ini penting untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari. Kayu gelondongan yang terbawa banjir sering kali berasal dari kawasan hutan atau lahan tertentu yang memiliki status hukum jelas.
Tanpa regulasi, pemanfaatan kayu tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pidana atau pelanggaran lingkungan.
Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan tercatat.
“Tujuannya agar tertib dan tidak menimbulkan persoalan,” ujar Prasetyo.
Dengan mekanisme yang jelas, pemanfaatan kayu dapat membantu masyarakat tanpa mengorbankan prinsip perlindungan lingkungan.
Bagian dari Strategi Pemulihan Terpadu
Kebijakan pemanfaatan kayu gelondongan ini merupakan bagian dari strategi pemulihan terpadu pascabencana. Pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lapangan.
Selain bantuan logistik dan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan material lokal dinilai dapat mempercepat proses pemulihan.
Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi beban anggaran negara dalam proses rehabilitasi.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa aspek keselamatan, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah Terus Lakukan Evaluasi
Ke depan, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Jika ditemukan kendala atau penyimpangan, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian kebijakan.
“Kami akan terus melakukan evaluasi,” kata Prasetyo.
Melalui regulasi ini, pemerintah berharap pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak, tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan.
Baca Juga: Peluncuran KTA GR Perjelas Posisi Politik Anies Baswedan
