Jakarta (grandpascellar) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali mencatatkan capaian penting dalam bidang keterbukaan informasi publik. Pada 2025, MPR RI meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif, kategori Lembaga Negara dan Pemerintah Non Kementerian, dari Komisi Informasi (KI) Pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Komisioner KI Pusat Bidang Strategi dan Riset, Rospita Vici Paulyn, kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah. Penyerahan dilakukan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar di Jakarta.
Pengakuan atas Komitmen Transparansi
Dalam keterangannya, Siti Fauziah atau yang akrab disapa Bu Titi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif yang konsisten.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya melakukan perbaikan agar MPR menjadi lembaga yang transparan dan informatif,” ujar Bu Titi.
Menurutnya, capaian ini bukan sekadar simbol. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa MPR RI telah membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat.
Akses Informasi untuk Semua Kalangan
Lebih lanjut, Bu Titi menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya ditujukan bagi masyarakat umum. MPR RI juga berupaya memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus.
Dengan demikian, informasi yang disediakan tidak bersifat eksklusif. Sebaliknya, MPR RI berkomitmen menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus,” kata Siti Fauziah.
Pendekatan inklusif ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian KI Pusat.
Tren Peningkatan dalam Tiga Tahun Terakhir
Siti Fauziah juga menjelaskan bahwa capaian tahun 2025 merupakan puncak dari proses panjang yang berlangsung selama beberapa tahun.
Pada 2023, MPR RI masih berada pada kategori Menuju Informatif. Selanjutnya, pada 2024, status tersebut meningkat menjadi Cukup Informatif.
Akhirnya, pada 2025, MPR RI berhasil meraih kategori tertinggi, yaitu Informatif.
“Tiga tahun terakhir penghargaan yang kita dapatkan selalu meningkat. Puncaknya kita raih tahun ini,” ujarnya.
Dengan kata lain, peningkatan ini mencerminkan konsistensi dan keseriusan MPR RI dalam memperbaiki tata kelola informasi publik.
Peran Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI
Keberhasilan tersebut, menurut Bu Titi, tidak lepas dari peran Sekretariat Jenderal MPR RI. Setjen MPR terus melakukan pembenahan internal agar layanan informasi semakin terbuka dan akuntabel.
Beberapa langkah konkret telah dilakukan. Salah satunya adalah keterbukaan informasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk pejabat eselon I.
Selain itu, MPR RI juga menyediakan informasi mengenai penulisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam huruf Braille.
Langkah ini bertujuan memastikan penyandang disabilitas netra tetap memiliki akses terhadap informasi konstitusional.
Fasilitas Ramah Difabel Jadi Perhatian
Tidak hanya pada aspek dokumen, MPR RI juga memberikan perhatian pada penyediaan fasilitas bagi kaum difabel. Informasi pengadaan dan penggunaan fasilitas tersebut dibuka secara transparan.
Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menekankan kesetaraan akses.
Dengan demikian, MPR RI berupaya membangun lingkungan kelembagaan yang inklusif dan responsif.
Pemanfaatan Beragam Kanal Informasi
Dalam menyampaikan informasi, MPR RI tidak hanya mengandalkan satu saluran. Sebaliknya, berbagai kanal komunikasi dimanfaatkan secara optimal.
Informasi disebarkan melalui media daring, media sosial, serta pengembangan situs web resmi yang ramah pengguna.
“Website kami terus dikembangkan agar mudah diakses oleh semua pihak, termasuk difabel,” ujar Bu Titi.
Selain itu, MPR RI juga rutin menggelar sarasehan dan diskusi publik. Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas layanan.
Tantangan Mempertahankan Penghargaan
Meski meraih capaian tertinggi, Siti Fauziah menyadari bahwa mempertahankan penghargaan bukan perkara mudah. Tantangan ke depan justru semakin besar.
Menurutnya, inovasi pelayanan harus terus dilakukan. Tanpa pembaruan, kualitas keterbukaan informasi bisa menurun.
Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal MPR RI telah menyiapkan sejumlah rencana strategis.
Namun demikian, rencana tersebut akan dimatangkan terlebih dahulu bersama seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
Harapan ke Depan
Pada akhirnya, Bu Titi berharap penghargaan ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi.
“Mudah-mudahan tahun depan Setjen MPR bisa mempertahankan penghargaan ini. Untuk itu, kami membutuhkan usaha dan inovasi yang lebih besar,” tuturnya.
Dengan komitmen berkelanjutan, MPR RI berharap dapat terus menjadi lembaga negara yang transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.
baca juga di sini : Uji UU Pemilu, Pemohon Ingin Mencalonkan Anggota DPR Non Parpol Politik
