grandpascellar, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti wacana pembukaan lahan kelapa sawit di Papua. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Menurutnya, keputusan yang tergesa bisa merugikan masyarakat setempat. Karena itu, ia menilai langkah pencegahan harus dimulai sejak perencanaan.
Isu ini muncul ketika pemerintah mendorong swasembada energi nasional. Pada saat yang sama, bioenergi sering disebut sebagai salah satu jalur percepatan. Namun, Johan mengingatkan target energi tidak boleh mengabaikan ekologi. Dengan demikian, kebijakan perlu menyeimbangkan kebutuhan energi dan perlindungan alam.
Papua memiliki hutan alam luas dan fungsi tata air penting. Selain itu, wilayah adat di Papua sangat beragam dan kompleks. Oleh karena itu, Johan menolak pendekatan yang disamakan dengan daerah lain. Ia menilai kehati-hatian harus menjadi prinsip utama pembangunan.
Baca Juga: APKI Berduka atas Wafatnya Liana Bratasida
Johan Rosihan: Papua Bukan Tempat Uji Coba Kebijakan
Johan menegaskan Papua bukan tempat uji coba kebijakan. Ia menyebut satu kesalahan bisa berdampak panjang dan sulit dipulihkan. Di sisi lain, kebijakan yang matang dapat mengurangi risiko konflik. Karena itu, ia meminta pemerintah menahan diri dari keputusan instan.
Menurut Johan, wacana sawit tidak boleh dinilai dari ekonomi semata. Sebaliknya, pemerintah perlu menguji rencana itu dari aspek ekologi. Selanjutnya, dampak sosial dan tata kelola lahan harus dianalisis serius. Dengan begitu, keputusan pembangunan punya dasar yang kuat.
Ia menilai sawit bukan komoditas yang otomatis salah. Meski begitu, risikonya besar tanpa perencanaan ekologis yang ketat. Oleh karena itu, daya dukung lingkungan harus dihormati. Pada saat bersamaan, hak masyarakat adat harus dilindungi.
Johan juga mengingatkan pelajaran dari bencana ekologis di wilayah lain. Misalnya, ia menyebut pengalaman di Aceh dan Sumatera sebagai peringatan nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak mengulang pola pembukaan lahan yang lemah kontrol. Ia menekankan pengawasan harus berjalan sejak awal.
Usulan DPR: KLHS Terbuka, Audit Izin, dan Pelibatan Adat
Johan mendorong pemerintah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara terbuka. Ia meminta kajian dilakukan sebelum proyek energi berskala besar dimulai. Selain itu, ia menilai kajian perlu diuji publik secara wajar. Dengan demikian, kebijakan tidak berdiri di atas asumsi.
Audit menyeluruh atas perizinan lahan juga menjadi sorotan. Pertama, audit perlu memeriksa legalitas dan kepatuhan izin. Kedua, tumpang tindih izin dengan wilayah adat harus diidentifikasi. Ketiga, kesesuaian dengan tata ruang perlu dipastikan. Karena itu, konflik lahan bisa dicegah lebih dini.
Pelibatan masyarakat adat harus menjadi syarat, bukan formalitas. Namun, pelibatan tidak cukup lewat sosialisasi satu arah. Sebaliknya, dialog perlu memberi ruang setuju atau menolak. Selain itu, mekanisme keberatan harus jelas dan aman. Dengan begitu, legitimasi sosial dapat terbentuk.
Johan menilai pembangunan tanpa legitimasi sosial memicu penolakan. Akibatnya, konflik sosial bisa meningkat dan biaya keamanan membesar. Pada akhirnya, tujuan ekonomi justru berisiko tertunda. Oleh karena itu, desain kebijakan harus menekan risiko sejak tahap awal.
Latar Belakang: Dorongan Swasembada Energi dan Bioenergi
Pemerintah menekankan agenda pengurangan impor bahan bakar. Presiden Prabowo Subianto menyebut impor BBM mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Karena itu, pemerintah menilai pengurangan impor dapat menghemat anggaran negara. Selanjutnya, target teknis mulai dipasang untuk beberapa jenis BBM.
Salah satu target yang disebut adalah penghentian impor solar pada 2026. Kemudian, pemerintah menargetkan pengurangan impor bensin dalam tahap berikutnya. Namun, capaian target membutuhkan pasokan energi yang stabil. Oleh karena itu, energi terbarukan dan bioenergi masuk dalam perencanaan.
Prabowo mendorong pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air di daerah. Selain itu, ia menyinggung bioenergi dari sawit, tebu, dan singkong. Komoditas tersebut dipandang sebagai bahan baku biodiesel dan bioetanol. Dengan demikian, beberapa wilayah didorong menyiapkan rantai pasok.
Dorongan itu menjelaskan mengapa sawit dibahas dalam konteks energi. Meski begitu, Johan meminta agar kebijakan tidak semata mengejar substitusi BBM. Sebaliknya, ia menuntut keselamatan lingkungan menjadi indikator utama. Pada saat yang sama, keadilan sosial harus diukur secara nyata.
Mengapa Papua Perlu Pendekatan yang Berbeda
Bentang alam Papua banyak bergantung pada hutan dan sungai. Selain itu, banyak komunitas menggantungkan hidup pada sumber daya setempat. Karena itu, perubahan penggunaan lahan bisa mengganggu pangan dan air. Bahkan, dampaknya bisa muncul bertahap dan sulit terlihat.
Struktur sosial adat di Papua juga beragam. Di sisi lain, pemetaan hak atas tanah sering membutuhkan verifikasi lapangan. Jika proses itu lemah, sengketa lahan dapat meningkat. Oleh karena itu, peta sosial dan peta kawasan perlu diselaraskan.
Pembangunan skala besar juga dapat memicu arus pekerja masuk. Akibatnya, dinamika sosial lokal bisa berubah cepat. Namun, perubahan cepat sering menimbulkan ketegangan baru. Karena itu, mitigasi sosial harus disiapkan sejak awal.
Dari sisi ekologi, pembukaan lahan dapat memicu fragmentasi habitat. Selain itu, pembangunan jalan menambah tekanan terhadap kawasan hutan. Jika pengawasan lemah, kerusakan bisa melebar. Dengan demikian, standar pengelolaan harus ketat.
Johan menilai kehati-hatian bukan sekadar jargon. Sebaliknya, kehati-hatian adalah syarat untuk mengurangi biaya jangka panjang. Oleh karena itu, tata kelola lahan harus transparan. Pada akhirnya, perlindungan ekologi menentukan keberlanjutan proyek.
Penutup: Transparansi dan Perlindungan Hak Jadi Ukuran Utama
Agenda swasembada energi membutuhkan langkah konkret dan terukur. Namun, rencana ekspansi sawit di Papua tidak boleh mengorbankan ekologi. Karena itu, DPR meminta kajian terbuka, audit izin, dan pelibatan adat. Dengan demikian, kebijakan memiliki dasar ilmiah dan sosial.
Ke depan, publik akan menilai proses, bukan hanya janji. Pertama, pemerintah perlu membuka hasil kajian dan metode penilaiannya. Kedua, hasil audit perizinan harus dijelaskan secara ringkas dan jelas. Ketiga, perlindungan hak adat harus tampak dalam keputusan. Oleh karena itu, transparansi menjadi penentu kepercayaan.
Jika proses berjalan rapi, target energi dapat sejalan dengan keberlanjutan. Sebaliknya, proses yang longgar bisa memperbesar biaya sosial dan ekologis. Pada akhirnya, kebijakan terbaik adalah yang menyejahterakan warga dan menjaga alam. Dengan begitu, Papua tidak menjadi korban target jangka pendek.
