grandpascellar, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengecek kebenaran informasi yang beredar mengenai dugaan aliran dana dalam perkara korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Informasi itu turut menyebut nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan penyanyi Aura Kasih.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan informasi dari masyarakat dapat membantu kerja penyidik. Meski begitu, KPK tidak serta-merta menyimpulkan apa pun dari kabar yang beredar. Sebab, setiap informasi harus diuji terlebih dahulu melalui langkah verifikasi.
“Informasi dari masyarakat seperti ini menjadi pengayaan bagi penyidik. Karena itu, validitasnya akan kami cek,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).
Pernyataan ini muncul saat publik ramai membicarakan dugaan aliran dana terkait perkara Bank BJB. Selain isu aliran dana, penyidik juga disebut terus menelusuri kemungkinan jejak aset. Fokusnya adalah memastikan rangkaian peristiwa terang benderang, serta sesuai alat bukti yang sah.
Baca Juga: Legislator Minta Sawit Papua Perhatikan Keselamatan Lingkungan
Cara KPK Memastikan Informasi: Klarifikasi hingga Pemanggilan
KPK menjelaskan ada beberapa cara untuk menguji sebuah informasi. Salah satunya adalah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap memahami duduk perkara. Metode ini penting untuk memisahkan kabar yang sekadar rumor dari informasi yang memiliki dasar.
Di sisi lain, pemanggilan pihak tertentu juga bisa dilakukan bila dibutuhkan. Namun, KPK tidak menyebutkan siapa saja yang akan dimintai keterangan dalam waktu dekat. Lembaga antirasuah itu biasanya memilih langkah sesuai kebutuhan penyidikan.
“Konfirmasi bisa dilakukan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan informasi tersebut,” ujar Budi.
Selain konfirmasi, KPK juga mengingatkan bahwa masyarakat yang memiliki data awal dapat menyampaikannya. Langkah ini dinilai membantu bila informasi disertai bukti pendukung yang dapat diperiksa. Dengan begitu, proses pendalaman bisa lebih terarah dan efisien.
Penelusuran Aliran Dana Tidak Berhenti pada Satu Nama
KPK menegaskan penyidikan kasus Bank BJB tidak berhenti pada satu pihak saja. Oleh karena itu, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, bila ada indikasi yang mengarah ke sana. Proses ini dilakukan untuk memetakan aliran dana secara menyeluruh.
Sementara itu, penyidik juga menelaah isu pembelian aset. Penelusuran aset kerap menjadi bagian penting dalam perkara korupsi. Tujuannya adalah melihat apakah ada keuntungan yang dinikmati melalui skema tertentu, lalu dialihkan ke bentuk aset.
“Tidak hanya satu pihak. Penyidik juga mendalami pihak lain yang diduga berkaitan, termasuk pembelian aset dan aliran lainnya,” kata Budi.
Meski demikian, publik diminta menunggu hasil kerja penyidik. KPK menekankan bahwa kesimpulan harus berdasar bukti. Lembaga itu juga menegaskan setiap langkah penyidikan mengikuti prosedur hukum.
Lima Tersangka dalam Perkara Bank BJB
Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023, KPK telah menetapkan lima tersangka pada 13 Maret 2025. Mereka terdiri dari unsur internal bank dan pihak swasta yang terkait agensi. Nama-nama yang telah diumumkan adalah:
- Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR)
- Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Widi Hartoto (WH)
- Pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD)
- Pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH)
- Pengendali agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK)
KPK juga menyampaikan perkiraan kerugian negara dalam kasus ini. Angkanya disebut sekitar Rp222 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam melihat skala perkara.
Jejak Penyidikan: Penggeledahan hingga Pemeriksaan Saksi
Rangkaian penyidikan perkara ini telah berjalan sejak awal 2025. Salah satu langkah yang sempat menjadi perhatian publik adalah penggeledahan. Pada 10 Maret 2025, penyidik menggeledah rumah Ridwan Kamil dalam rangka penyidikan kasus tersebut. Pada kesempatan itu, KPK turut menyita sejumlah barang, termasuk kendaraan.
Kemudian, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada 2 Desember 2025. Pemeriksaan saksi biasanya dilakukan untuk menguji keterangan, mencocokkan kronologi, serta memperkuat konstruksi perkara.
Namun begitu, status saksi tidak sama dengan tersangka. Karena itu, setiap pernyataan resmi KPK menjadi rujukan penting bagi publik. KPK juga menekankan bahwa pendalaman terus berjalan sesuai kebutuhan penyidik.
Mengapa Informasi Publik Tetap Harus Diuji?
Kasus pengadaan iklan pada institusi keuangan daerah melibatkan proses yang panjang. Ada tahapan perencanaan, penunjukan pelaksana, hingga pembayaran. Karena prosesnya berlapis, potensi penyimpangan bisa muncul di titik berbeda.
Selain itu, informasi yang beredar di ruang publik sering kali belum lengkap. Kadang, sebagian informasi tercampur opini atau potongan cerita. Maka, verifikasi menjadi tahap kunci agar penegakan hukum tidak melenceng.
KPK menilai masukan masyarakat tetap penting. Akan tetapi, pembuktian tetap harus berjalan di jalur hukum. Pada akhirnya, hasil pemeriksaan, dokumen, serta keterangan pihak terkait akan menentukan arah perkara.
Arah Berikutnya: Menunggu Hasil Pendalaman Penyidik
KPK memastikan pendalaman belum selesai. Lembaga itu masih menelusuri berbagai jalur, termasuk dugaan aliran dana, kemungkinan pembelian aset, dan pihak-pihak yang mungkin terkait. Sementara itu, KPK juga membuka ruang bagi publik untuk menyerahkan data yang relevan.
Dengan begitu, proses klarifikasi akan berjalan lebih cepat. Di sisi lain, publik diimbau tidak menyimpulkan sendiri sebelum ada kepastian dari penyidik. Sebab, penanganan perkara korupsi selalu mengedepankan bukti, bukan sekadar rumor.
Pada akhirnya, perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan dan langkah penyidikan KPK. Jika ada temuan baru, KPK menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
