grandpascellar, Jakarta —Komite Nasional Pemuda Indonesia mengimbau generasi muda, khususnya Generasi Z, agar tidak terjebak dalam pembingkaian sepihak di tengah situasi bencana. Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya narasi yang dinilai berpotensi memecah solidaritas nasional. Fungsionaris DPP KNPI Zein Whiel menekankan pentingnya sikap kritis yang tetap adil dalam menilai kebijakan pemerintah. Menurutnya, empati terhadap korban bencana harus menjadi prioritas bersama. Solidaritas nasional dinilai sangat dibutuhkan dalam situasi darurat. Zein mengingatkan era post-truth membuat informasi mudah dimanipulasi. Potongan informasi tanpa konteks dapat memicu kesalahpahaman publik. Generasi muda diminta lebih cermat menyaring informasi. Sikap kritis harus disertai tanggung jawab sosial. KNPI menilai peran pemuda penting dalam menjaga persatuan. Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat empati. Narasi provokatif justru dapat memperkeruh suasana. Oleh karena itu, KNPI mengajak pemuda berpikir jernih. Bencana harus dilihat sebagai ujian solidaritas bangsa.
Baca Juga: KSAD Minta Prajurit TNI AD Tetap Mengutamakan Rakyat
Bencana Banjir di Sumatra dan Gelombang Empati Nasional
Zein Whiel menyoroti bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir tersebut terjadi hampir bersamaan dan menimbulkan duka mendalam. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Musibah ini menggugah empati masyarakat di berbagai daerah. Bantuan datang dari pemerintah, organisasi sosial, dan relawan. Solidaritas lintas daerah menjadi bukti kepedulian nasional. Namun, di tengah empati tersebut muncul perdebatan publik. Perdebatan berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan. Narasi tersebut berkembang pesat di media sosial. Sebagian pihak mengaitkan bencana dengan kebijakan pemerintah. Menurut Zein, perdebatan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Fokus utama seharusnya pada penanganan korban. Isu kebijakan tetap bisa dibahas dengan data utuh. Diskusi publik perlu dijaga agar tidak memecah persatuan. KNPI menilai empati harus menjadi landasan diskursus. Tanpa empati, kritik dapat kehilangan konteks kemanusiaan.
Polemik Narasi Lingkungan dan Pernyataan Presiden
Zein menilai munculnya polemik lingkungan dipicu potongan video pidato Presiden Prabowo Subianto. Video tersebut dinilai beredar tanpa konteks utuh. Akibatnya, opini publik berpotensi tersesat. Narasi yang berkembang seolah menuduh Presiden mengabaikan aspek ekologis. Bahkan, ada anggapan Presiden mendukung deforestasi. Zein menyebut premis tersebut keliru. Ia menegaskan tidak ada pernyataan Presiden yang membenarkan pembalakan liar. Pernyataan Presiden justru menekankan kepentingan strategis nasional. Kelapa sawit diposisikan sebagai komoditas unggulan global. Komoditas ini dinilai penting bagi perekonomian nasional. Sawit juga memiliki potensi mendukung transisi energi. Pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar terbarukan menjadi sorotan. Zein menilai konteks ini sering diabaikan dalam narasi media sosial. Padahal, isu lingkungan dan ekonomi perlu dilihat secara seimbang. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berbasis fakta. Framing sepihak hanya akan memperkeruh diskusi publik.
Langkah Pemerintah Menata Lahan dan Isu Ekologis
Zein menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah konkret terkait pengelolaan lahan. Salah satunya melalui pendirian PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan ini bertugas mengamankan lahan HGU bermasalah. Lahan yang ditelantarkan atau disalahgunakan diambil alih negara. Hingga kini, lebih dari dua juta hektare lahan telah diamankan. Menurut Zein, langkah ini sering disalahartikan sebagai ekspansi sawit. Padahal, tujuannya adalah penataan ulang lahan. Lahan tersebut dinilai sudah tidak sehat secara ekologis. Penataan dilakukan agar lahan bisa diberdayakan kembali. Upaya ini diarahkan untuk kepentingan publik dan lingkungan. Pemerintah berupaya mengurangi konflik agraria. Selain itu, langkah ini mencegah perusakan lingkungan lebih lanjut. Zein menilai kebijakan tersebut perlu dipahami secara utuh. Narasi yang menyederhanakan kebijakan berpotensi menyesatkan. KNPI menilai penataan lahan bagian dari reformasi struktural. Reformasi ini memerlukan pengawasan publik yang objektif.
Bukti Komitmen Lingkungan Presiden dan Ajakan KNPI
Zein juga menyinggung pernyataan Dana Dunia untuk Alam atau WWF. Organisasi tersebut menyebut hibah lahan sekitar 90 ribu hektare di Aceh. Lahan itu sebelumnya dikelola perusahaan Presiden Prabowo. Lahan tersebut dijadikan kawasan konservasi gajah. Menurut Zein, fakta ini menunjukkan komitmen lingkungan Presiden. Komitmen tersebut bukan sekadar retorika politik. Tindakan konkret dinilai lebih bermakna dari pernyataan. KNPI menilai etika lingkungan harus dilihat dari kebijakan nyata. Oleh karena itu, generasi muda diminta menilai secara adil. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Namun, kritik harus berbasis data dan konteks. KNPI mengajak pemuda menjaga nalar kritis yang konstruktif. Solidaritas nasional harus tetap dijaga di tengah bencana. Perbedaan pandangan tidak boleh memecah persatuan. KNPI berharap generasi muda menjadi penjernih informasi. Dengan demikian, ruang publik dapat terjaga sehat dan berimbang.
Baca Juga: Komisi V DPR Tunggu Keputusan ATR/BPN soal Sengketa Jambi
Leave a Reply