Istanbul (grandpascellar) – Dewan Nasional Austria resmi menyetujui larangan penggunaan hijab bagi siswi di bawah 14 tahun, Kamis (11/12). Kebijakan ini memicu perdebatan besar karena menyentuh isu sensitif: kebebasan beragama, integrasi, dan perlindungan anak. Meskipun demikian, pemerintah tetap mendorong aturan ini dengan dukungan mayoritas lintas partai.
Menurut laporan ORF, aturan tersebut melarang penutup kepala yang dikenakan “menurut tradisi Islam” di sekolah negeri maupun swasta. Akan tetapi, kegiatan yang berlangsung di luar area sekolah tidak masuk dalam cakupan regulasi. Dengan demikian, aturan ini secara spesifik menargetkan penggunaan hijab selama kegiatan belajar mengajar.
Mulai tahun ajaran 2026/2027, sanksi berupa denda €150 hingga €800 akan diberlakukan bagi orang tua yang tidak mematuhi regulasi. Pemerintah memperkirakan sedikitnya 12.000 anak perempuan berpotensi terdampak.
Larangan ini bukan yang pertama kali dibahas di Austria. Namun, keputusan terbaru dianggap paling tegas dan langsung menyasar kelompok umur tertentu. Karena itu, reaksi publik pun muncul dari berbagai sisi, mulai dari politisi, aktivis HAM, hingga komunitas Muslim Austria.
Pemerintah Sebut Hijab sebagai “Simbol Penindasan”
Menteri Integrasi Claudia Plakolm (ÖVP) menyampaikan alasan utama pemerintah. Menurutnya, hijab pada anak usia sekolah dianggap sebagai “simbol penindasan.” Ia menilai aturan baru diperlukan untuk melindungi anak dari tekanan sosial, budaya, atau keluarga.
Selain itu, Plakolm menjelaskan bahwa guru tidak perlu menegakkan aturan secara langsung. Mereka hanya wajib melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak sekolah. Dengan cara ini, pemerintah ingin memastikan penerapan aturan berjalan tanpa menciptakan ketegangan di ruang kelas.
Partai NEOS mendukung kebijakan tersebut. Secara khusus, Menteri Pendidikan Christoph Wiederkehr berpendapat bahwa larangan ini dapat mendorong perkembangan pribadi siswi dengan membebaskan mereka dari tekanan untuk memakai hijab sejak kecil.
Lebih jauh, Partai FPO — yang selama bertahun-tahun mendorong aturan serupa — menyatakan bahwa masalah ini muncul akibat “imigrasi massal.” Mereka menganggap hijab bukan sekadar pakaian, melainkan simbol “Islam politik.” Pandangan ini langsung menambah panasnya debat politik di Austria.
Partai Hijau Satu-Satunya Penolak, Ingatkan Risiko Ambruk di Mahkamah Konstitusi
Di sisi lain, Partai Hijau menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU tersebut. Meskipun memahami narasi perlindungan anak yang diklaim pemerintah, mereka menilai aturan ini justru berpotensi diskriminatif.
Wakil pemimpin fraksi, Sigrid Maurer, mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi Austria pernah membatalkan larangan hijab pada 2020. Saat itu, hakim menilai aturan tersebut melanggar prinsip kesetaraan karena hanya menargetkan kelompok agama tertentu.
“Pemerintah tahu aturan ini akan dibatalkan,” tegas Maurer. Ia menyebut larangan tersebut tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat dan cenderung menimbulkan stigma terhadap anak perempuan Muslim.
Selain itu, Maurer menilai pemerintah gagal menggali dampak sosial jangka panjang. Aturan ini, menurutnya, berpotensi marginalisasi terhadap siswi Muslim dan menghambat integrasi yang justru ingin dibangun oleh Austria.
Komunitas Muslim Austria Siap Ajukan Gugatan
Tidak hanya tokoh politik, Komunitas Agama Islam Austria (IGGO) juga langsung menyatakan penolakan. Mereka menilai aturan ini bermasalah secara hukum dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka akan segera mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi.
IGGO menegaskan bahwa mereka menolak pemaksaan terhadap anak, baik untuk memakai maupun melepas hijab. Namun, sebagai lembaga resmi, mereka wajib membela hak anak yang memilih berjilbab secara sukarela.
Kritik juga datang dari para pengacara dan pendidik Muslim. Mereka menilai Austria mengulang kesalahan masa lalu, yaitu menerapkan aturan yang telah dinyatakan inkonstitusional. Karena itu, mereka siap membawa kasus ini ke ranah hukum.
Menurut para ahli hukum, argumen pemerintah saat ini masih lemah. Mereka memprediksi aturan tersebut sulit bertahan dalam uji materi karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan kesetaraan.
Sejarah Panjang Larangan Hijab di Austria
Untuk diketahui, Austria telah beberapa kali memperdebatkan larangan hijab. Pada 2019, pemerintah sempat mengesahkan aturan serupa, tetapi akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2020. Hakim menilai kebijakan itu secara eksplisit menargetkan Islam dan melanggar hak anak untuk menjalankan keyakinannya.
Karena alasan inilah, aturan terbaru kembali memunculkan kekhawatiran publik. Banyak pihak menilai larangan hijab pada anak dapat menciptakan suasana tidak inklusif di sekolah dan memengaruhi proses belajar.
Selain itu, beberapa studi internasional menunjukkan bahwa larangan simbol agama sering berdampak buruk pada integrasi sosial. Anak-anak yang merasa identitasnya ditekan berpotensi mengalami stres, kecemasan, dan keterasingan.
Austria Tetap Melangkah, Perdebatan Dipastikan Belum Berakhir
Walaupun gelombang kritik semakin besar, pemerintah Austria tetap melangkah. Mereka menegaskan bahwa larangan hijab merupakan langkah strategis untuk memperkuat integrasi nasional. Namun, keputusan ini dipastikan tidak akan menghentikan perdebatan.
Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi Austria kemungkinan akan menjadi arena pertarungan hukum. Sementara itu, sekolah-sekolah di seluruh Austria harus bersiap menghadapi perubahan besar yang akan terjadi dalam dua tahun mendatang.
Dengan demikian, isu larangan hijab di Austria tidak hanya menjadi perdebatan lokal, tetapi juga mencerminkan diskusi global tentang kebebasan beragama, hak anak, dan integrasi budaya. Perjalanannya masih panjang, dan publik internasional akan terus mengikutinya.
baca juga di sini : Parlemen Lintas Negara Desak Jepang Tolak Legitimasi Pemilu Myanmar 2025
