Jakarta (grandpascellar) – Wakapolda Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Brigadir Jenderal Dr. Sulastiana, menekankan pentingnya penerapan lima prinsip tata kelola pertambangan berbasis risiko oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) berjalan lebih hati-hati, transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
baca juga: AS Tak Putuskan Nasib Bitcoin Venezuela Senilai USD 60M
Perubahan Paradigma dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada acara wisuda perdana Universitas Caritas Indonesia di Manokwari, Sulastiana menegaskan bahwa paradigma pembangunan SDA harus segera mengalami perubahan. Selama ini, praktik pengelolaan sumber daya sering kali menempatkan percepatan izin sebagai prioritas utama. Sementara itu, dialog dengan masyarakat cenderung diabaikan.
Selain itu, produksi juga kerap lebih diutamakan dibandingkan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan.
Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagai Fondasi
Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini menjadi sangat penting karena masyarakat adat memiliki hubungan historis, kultural, dan spiritual yang erat dengan wilayahnya.
Dengan adanya pengakuan yang jelas, hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi. Selain itu, konflik kepentingan dapat diminimalkan sejak awal. Pada akhirnya, langkah ini menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Penerapan Prinsip FPIC dalam Kegiatan Pertambangan
Selanjutnya, prinsip free, prior and informed consent (FPIC) harus diterapkan sebagai prosedur substantif dalam setiap kegiatan pertambangan. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat adat harus diberikan informasi yang lengkap sebelum proyek dimulai.
Di samping itu, mereka juga harus memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak rencana tersebut tanpa tekanan. Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya berjalan secara legal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial.
Pengawasan Kolaboratif untuk Transparansi
Di sisi lain, penguatan mekanisme pengawasan menjadi elemen krusial dalam tata kelola pertambangan. Sulastiana menjelaskan bahwa pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja.
Sebaliknya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, lembaga pendidikan tinggi, lembaga agama, serta unsur independen lainnya. Melalui pendekatan ini, pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
Pembagian Manfaat yang Adil bagi Masyarakat
Kemudian, pembagian manfaat dari kegiatan pertambangan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal. Tidak cukup hanya dalam bentuk pendapatan daerah, tetapi juga manfaat langsung.
Misalnya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, serta pemberdayaan usaha lokal. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan adat juga perlu diperhatikan.
Dengan demikian, industri pertambangan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Keberlanjutan Lingkungan sebagai Prioritas Utama
Selain itu, prinsip keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Kerusakan ekologis akibat eksploitasi sumber daya dapat menimbulkan dampak sosial yang besar.
Oleh sebab itu, setiap kegiatan pertambangan wajib memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dengan pendekatan ini, risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.
Pendekatan Berbasis Risiko dalam Pengelolaan Tambang
Lebih lanjut, Sulastiana menyoroti bahwa tantangan pertambangan emas berbeda dengan sektor migas. Namun demikian, keduanya tetap membutuhkan pendekatan berbasis risiko.
Pendekatan ini mencakup identifikasi dan pemetaan wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi. Sebagai contoh, kawasan dengan risiko besar seharusnya tidak dijadikan area pertambangan.
Selain itu, pengawasan terhadap pertambangan ilegal juga harus diperketat agar tidak merugikan negara.
Peran Penting Generasi Muda
Tidak kalah penting, keterlibatan generasi muda menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan. Mahasiswa dan lulusan baru memiliki potensi besar sebagai agen perubahan.
Mereka dapat berkontribusi melalui penelitian, edukasi, hingga advokasi kebijakan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif.
Dengan peran aktif generasi muda, tata kelola sumber daya dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Menuju Tata Kelola Pertambangan yang Berkelanjutan
Akhirnya, penerapan lima prinsip tata kelola berbasis risiko diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan SDA yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Dengan kata lain, pembangunan harus memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa merusak alam. Jika diterapkan secara konsisten, model ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Sebagai penutup, masa depan pembangunan sangat bergantung pada keputusan hari ini. Oleh karena itu, semua pihak perlu berkomitmen menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian lingkungan.
baca juga: TNI Beri KPLB untuk Prajurit Berprestasi di Kancah Internasional
