Grandpas Cellar Menko Zulhas Dorong Dana untuk Lindungi Hutan Tropis Indonesia menegaskan komitmennya menjaga hutan tropis dan mendukung ketahanan pangan dunia melalui forum internasional. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan pentingnya diplomasi multilateral bagi isu global.
Menko Zulhas menjelaskan, forum ini menjadi kesempatan Indonesia menegaskan tanggung jawab moral menjaga hutan tropis. “Peran masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda depan pelestarian hutan sangat krusial,” ujarnya. Ia menambahkan, kolaborasi antarkementerian dan diplomasi yang terarah membuat Indonesia tidak hanya mengamankan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi membangun masa depan global yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Indonesia hadir di Sidang Umum PBB dan World Economic Forum (WEF) di New York bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai negara yang menawarkan solusi. Zulhas menekankan, Presiden Prabowo Subianto melalui pidato visioner menegaskan kontribusi Indonesia menghadapi tantangan dunia, mulai dari isu perdamaian, perubahan iklim, hingga krisis pangan.
Keberhasilan Indonesia dalam kedaulatan pangan juga disorot. Tahun ini, produksi beras dan cadangan gabah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. “Presiden menyebut Indonesia mulai mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Palestina,” tambah Zulhas. Hal ini menunjukkan pangan bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen diplomasi kemanusiaan.
Dengan strategi terkoordinasi dan pencapaian konkret, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu memberi solusi global. Upaya menjaga hutan tropis dan meningkatkan kedaulatan pangan dipandang sebagai langkah strategis membangun masa depan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.
Menko Zulhas Dorong Dana untuk Lindungi Hutan Tropis Indonesia Tegaskan Dukungan Kuat untuk UNRWA di Sidang PBB
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan dukungan politik Indonesia terhadap UNRWA sebagai keharusan, bukan sekadar pilihan. Pernyataan ini disampaikan pada pertemuan tingkat menteri tahunan UNRWA di Sidang ke-80 Majelis Umum PBB, New York, Kamis (25/9/2025).
Sugiono menekankan, kehadiran Indonesia di forum tersebut menegaskan dukungan penuh terhadap UNRWA. “Dukungan politik bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama dalam hal perpanjangan mandatnya,” ujarnya. Menurutnya, badan PBB ini memiliki peran vital dalam membantu jutaan pengungsi Palestina.
Indonesia menyoroti tantangan serius yang dihadapi UNRWA. Secara politik, Israel membatasi aktivitas UNRWA di wilayah pendudukan Palestina dan mencabut hak istimewa staf badan ini. Secara finansial, banyak negara mengurangi kontribusi, sementara sebagian besar anggaran UNRWA bersifat sukarela. Hal ini mengancam kelangsungan operasi badan tersebut.
Sugiono juga menyinggung UN Aid Initiatives dari Sekretaris Jenderal PBB, khususnya Workstream 3. Indonesia menegaskan, perubahan struktural program bantuan kemanusiaan harus memastikan mandat UNRWA tetap utuh dan hak-hak pengungsi Palestina terlindungi.
Pendanaan berkelanjutan disebutnya sebagai nadi operasional UNRWA. Indonesia berkomitmen melanjutkan kontribusi, baik melalui pemerintah maupun saluran inovatif lainnya. Sejak 2024, dukungan Indonesia meningkat melalui kontribusi sukarela, koordinasi berbagai pihak, dan kerja sama Baznas dengan UNRWA.
Laporan terbaru menunjukkan, UNRWA hanya bisa beroperasi normal hingga akhir September 2025. Mulai November 2025, operasional diperkirakan terbatas hanya dua hari per minggu jika pendanaan tidak memadai. Dengan komitmen berkelanjutan, Indonesia berharap memastikan bantuan tetap tersalurkan dan mandat UNRWA terlindungi.
