Grandpas Cellar Dinkes Kukar Dampingi 827 Posyandu untuk Program Gizi Gratis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan memulai program makanan bergizi gratis pada tahun 2025. Program ini difokuskan bagi balita dan lansia sebagai kelompok rentan. Pelaksanaannya melibatkan 827 posyandu di seluruh wilayah Kukar dengan pendampingan langsung dari Dinas Kesehatan (Dinkes) serta kader posyandu.
Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, menyebut langkah ini merupakan bagian dari misi pembangunan Kukar 2025–2029. Menurutnya, program bukan sekadar distribusi makanan siap saji, tetapi juga mencakup pemantauan pertumbuhan anak dan edukasi gizi seimbang di setiap posyandu.
“Dinas Kesehatan kebagian dua kegiatan utama: pendampingan kader posyandu dan kontrol keamanan serta gizi makanan,” jelas Kusnandar, Senin (28/10/2025).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, target penerima manfaat pada tahun pertama mencapai 43.858 balita, dengan peningkatan sekitar 10 persen setiap tahun. Data untuk sasaran lansia sedang disiapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Dinkes Kukar Dampingi 827 Posyandu untuk Program Gizi Gratis Fokus Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu
Dinkes Kukar Dampingi 827 Posyandu untuk Program Gizi Gratis Kusnandar menegaskan, Dinkes akan memperkuat kualitas layanan melalui peningkatan kapasitas kader. Setidaknya 25 kompetensi dasar akan diberikan dalam pelatihan kader posyandu. Beberapa wilayah seperti Loa Janan telah menjadi contoh keberhasilan dengan kegiatan penimbangan serentak rutin.
“Kalau di posyandu itu ada enam standar pelayanan minimal. Fokus kami meningkatkan kapasitas kader agar pelayanan di lapangan makin baik,” ujarnya.
Pada 2025, Dinkes Kukar mengalokasikan Rp112 juta untuk kegiatan pendampingan kader posyandu. Nilai tersebut akan meningkat menjadi Rp400,2 juta per tahun mulai 2026 hingga 2030.
Selain itu, untuk pengawasan keamanan pangan dan gizi, Dinkes menyiapkan dua subkegiatan utama: pengelolaan pelayanan gizi masyarakat dan pengelolaan kesehatan lingkungan. Anggarannya mencapai Rp395 juta pada 2026, meningkat hingga Rp491 juta pada 2030.
Para sanitarian puskesmas akan melatih kader agar memahami prosedur keamanan pangan serta melakukan supervisi rutin bersama Dinkes.
Melalui langkah ini, Pemkab Kukar menargetkan pelayanan kesehatan dasar yang lebih merata hingga ke tingkat desa, sekaligus memperkuat upaya penurunan angka gizi buruk di wilayah tersebut.
