Purbaya Tegaskan APBN Tetap Kuat Saat Rupiah Menembus Rp18.000 per Dolar AS
grandpascellar – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN masih berada dalam posisi aman, meski nilai tukar rupiah melemah hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran pasar yang menilai tekanan kurs dapat memperberat beban fiskal pemerintah.
Purbaya membantah anggapan bahwa pelebaran defisit APBN menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali dan belum menunjukkan tanda tekanan ekstrem. Ia menyebut pemerintah akan menjelaskan data lengkap kinerja APBN melalui konferensi pers APBN KiTA pada Jumat, 5 Juni 2026.
Defisit APBN Masih Terkendali hingga Mei 2026
Purbaya menjelaskan bahwa defisit APBN pada Mei 2026 memang mengalami kenaikan dibandingkan April. Namun, kenaikan tersebut masih berada dalam batas wajar karena periode pencatatan sudah berjalan lima bulan.
Ia menyebut rasio defisit pada Mei berada di kisaran 0,7 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dengan perhitungan kasar secara tahunan, angka tersebut diperkirakan masih berada di sekitar 1,8 persen terhadap PDB. Menurut Purbaya, level itu masih aman bagi postur fiskal pemerintah.
“Besok ada APBN KiTA. Anda boleh tanya lagi di situ, saya jelaskan lagi. Tapi pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7 persen,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR, Kamis, 4 Juni 2026.
Purbaya menambahkan, perhitungan kasar defisit tersebut belum menunjukkan risiko serius terhadap APBN. Pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga belanja negara, pembayaran kewajiban, serta stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga : “Dubes Palestina Apresiasi Dukungan Konsisten Megawati“
Pelemahan Rupiah Berdampak pada Beban Utang Valas
Di sisi lain, Purbaya tidak menutup mata terhadap dampak pelemahan rupiah terhadap beban pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ketika rupiah melemah, kebutuhan pembayaran dalam bentuk rupiah otomatis meningkat untuk memenuhi kewajiban berbasis dolar AS.
Pemerintah harus mengonversi penerimaan dalam rupiah ke dolar AS saat membayar kewajiban kepada investor pemegang Surat Berharga Negara atau SBN berdenominasi valuta asing. Kondisi ini membuat nilai pembayaran dalam rupiah menjadi lebih besar ketika kurs bergerak melemah.
“Pada waktu rupiah melemah, ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya,” kata Purbaya.
Meski begitu, ia memastikan tekanan tersebut tidak serta-merta mengguncang APBN. Pemerintah menilai struktur pembiayaan negara masih cukup kuat untuk menghadapi volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek.
Struktur Utang Fixed Rate Jadi Penyangga Fiskal
Salah satu faktor yang membuat APBN tetap kokoh adalah komposisi utang pemerintah yang sebagian besar menggunakan skema bunga tetap atau fixed rate. Dengan struktur ini, pembayaran kupon dan bunga tidak berubah mengikuti pergerakan suku bunga harian maupun volatilitas pasar.
Instrumen fixed rate memberi kepastian terhadap jadwal dan besaran pembayaran bunga. Karena itu, risiko lonjakan beban bunga dapat lebih terkendali dibandingkan instrumen berbunga mengambang.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan per 30 April 2026, pemerintah memiliki 51 seri Surat Utang Negara konvensional berdenominasi dolar AS dengan kupon tetap. Total nilainya mencapai USD57,01 miliar.
Selain itu, terdapat 23 seri Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk berdenominasi dolar AS dengan kupon tetap. Nilai total instrumen tersebut mencapai USD24,32 miliar.
Pemerintah Menjaga Kepercayaan Pasar Lewat Transparansi APBN
Pernyataan Purbaya menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan nilai tukar. Transparansi data fiskal dinilai penting agar pelaku pasar tidak menarik kesimpulan berlebihan terhadap kondisi APBN.
Konferensi pers APBN KiTA pada 5 Juni 2026 akan menjadi momentum penting untuk menjelaskan posisi pendapatan negara, belanja pemerintah, pembiayaan, dan perkembangan defisit secara lebih lengkap.
Dengan menyampaikan data resmi, pemerintah berupaya meredam spekulasi negatif yang dapat memengaruhi persepsi investor. Langkah ini juga penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan fiskal masih berada di jalur yang terkendali.
APBN Dinilai Masih Punya Ruang Menghadapi Tekanan Kurs
Pelemahan rupiah tetap menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama dalam pengelolaan utang dan stabilitas ekonomi. Namun, Purbaya menilai tekanan tersebut belum sampai mengganggu fondasi APBN secara keseluruhan.
Selama defisit tetap terkendali, struktur utang terkelola, dan pembiayaan berjalan sesuai rencana, APBN masih dapat menjalankan fungsi utamanya. Fungsi tersebut mencakup menjaga pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung program prioritas pemerintah.
Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada data resmi APBN KiTA serta langkah pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas rupiah. Jika komunikasi kebijakan tetap jelas dan data fiskal mendukung, kepercayaan terhadap APBN berpeluang tetap terjaga meski tekanan eksternal masih berlanjut.
