Grandpas Cellar Netanyahu Catat Pidato Prabowo di PBB, Menlu RI Respons Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
Netanyahu menyatakan mencatat dengan saksama setiap kata yang disampaikan Prabowo. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi Debat Umum PBB, Jumat (26/9/2025), di New York.
Menlu Sugiono menekankan bahwa posisi Israel adalah urusan mereka sendiri. “Itu posisinya dia, saya jangan ditanya,” kata Sugiono kepada wartawan di markas PBB. Ia menegaskan, segala visi terkait Israel harus berangkat dari pengakuan kedaulatan Palestina. “Kami tidak akan berbicara yang lain selain pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Netanyahu menyebut banyak pemimpin Arab dan Muslim bersedia bekerja sama dengan Israel dalam teknologi modern, pertanian, kedokteran, sains, pertahanan, hingga kecerdasan buatan. Ia menegaskan Timur Tengah akan berubah drastis oleh hadirnya “para pembawa damai” yang mendukung normalisasi dengan Israel.
Netanyahu Catat Pidato Prabowo di PBB, Menlu RI Respons Netanyahu Hadapi Tekanan Internasional di Pidato Majelis Umum PBB
Netanyahu juga membantah tuduhan bahwa Israel sengaja membuat warga Gaza kelaparan. Ia mengklaim Israel telah memasok lebih dari 2 juta ton makanan setiap hari, setara 3.000 kalori per orang. Ia menuding jika ada warga Gaza kelaparan, itu karena pangan dicuri oleh Hamas.
Klaim ini bertolak belakang dengan data Kementerian Kesehatan Gaza. Pada awal September, 404 warga Gaza dilaporkan meninggal akibat malanutrisi, termasuk 141 anak. Selama 24 jam terakhir, lima orang tewas karena kelaparan, termasuk anak-anak. Pada Agustus 2025, korban kelaparan mencapai 185 orang, angka bulanan tertinggi sejak pengepungan diperketat pada Maret 2025.
Otoritas Gaza juga mencatat lebih dari 43.000 balita dan 55.000 ibu hamil serta menyusui mengalami malanutrisi serius. Menlu Sugiono menegaskan, Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai posisi diplomatik yang konsisten.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan berpidato di Majelis Umum PBB pada Jumat (27/9/2025). Pidato ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan global terkait perang di Gaza.
Pidato tahunan Netanyahu selalu menjadi sorotan, namun kali ini taruhannya lebih tinggi. Israel menghadapi tuduhan kejahatan perang, isolasi diplomatik, dan tekanan untuk segera menghentikan konflik yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina.
Dalam beberapa hari terakhir, Australia, Kanada, Prancis, Inggris, dan negara lain mengakui Palestina secara resmi. Uni Eropa mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Israel. Awal bulan ini, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi tidak mengikat yang mendesak Israel mendukung pembentukan negara Palestina, meski Netanyahu menolak.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara Mahkamah Internasional (ICJ) sedang meninjau tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, yang dibantah Israel.
Sebelum berangkat ke New York, Netanyahu menegaskan akan menyampaikan “kebenaran Israel”. Ia mengutuk para pemimpin yang ingin memberi negara bagi Hamas. Ia menolak solusi dua negara, karena menganggap pendirian negara Palestina akan menguntungkan Hamas.
Sejak serangan Hamas 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel, militer Israel melancarkan operasi besar di Gaza. Serangan ini menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, mengungsikan 90 persen penduduk Gaza, dan memicu krisis kelaparan.
Meski lebih dari 150 negara mengakui Palestina, Amerika Serikat tetap sekutu utama Israel. Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan mendukung pencaplokan Tepi Barat. Pejabat senior Israel mendorong proyek permukiman kontroversial yang berisiko menghancurkan peluang negara Palestina.
Sehari sebelumnya, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berpidato melalui video. Ia menyambut pengakuan internasional, menuntut tindakan lebih jauh, dan menegaskan Palestina tetap menginginkan solusi dua negara, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
